SOKOGURU, JAKARTA — Lonjakan harga beras yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia menimbulkan keprihatinan di kalangan legislatif.
Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica, menyoroti kejanggalan kenaikan harga beras di tengah klaim pemerintah bahwa cadangan beras nasional saat ini sangat mencukupi.
Data per 10 Juni 2025 menunjukkan bahwa harga beras medium telah mencapai Rp13.772/kg, melewati Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500/kg.
Baca juga: Diduga Ada Permainan Mafia Pangan, Mentan Amran Ungkap Kejanggalan Data Beras di Pasar Cipinang
Sementara beras premium melonjak ke angka Rp15.725/kg, juga di atas HET sebesar Rp14.900/kg. Ironisnya, di beberapa daerah ekstrem, harga beras dilaporkan tembus hingga Rp50.000/kg.
“Ini adalah anomali yang tidak bisa dibiarkan. Ketika stok cadangan beras pemerintah (CBP) sudah mencapai 4 juta ton, maka kenaikan harga ini jelas menunjukkan adanya masalah serius dalam distribusi,” ujar Cindy dalam keterangan pers, Selasa (17/6/2025).
Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica. (Dok.DPR RI)
Menurut Cindy, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan angka ketersediaan. Distribusi beras ke pasar dan masyarakat harus nyata dan terjangkau.
Perum Bulog Diminta Perluas dan Percepat Program SPHP
Ia mendorong agar Perum Bulog segera memperluas dan mempercepat pelaksanaan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara tepat sasaran, demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Baca juga: Swasembada Beras Nasional Lebih Cepat dari Target Presiden, Tahun ini tidak Ada Impor
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kecepatan dan ketepatan distribusi. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban dari kelambanan antisipasi dan lemahnya koordinasi,” tambahnya.
Jika Stok Beras Melimpah, Harganya Harus Turun
Lebih lanjut, Cindy menilai lonjakan harga ini bertentangan dengan logika ekonomi dasar supply and demand. Jika stok melimpah, harga seharusnya turun.
Fakta yang terjadi justru sebaliknya, menunjukkan kemungkinan adanya bottleneck distribusi, inefisiensi logistik, atau bahkan dugaan penimbunan.
Baca juga: Cadangan Beras Nasional Tembus 4 Juta Ton! Terima Kasih Petani dan Seluruh Stakeholders
“Surplus produksi beras tidak akan membanggakan bila rakyat tidak ikut merasakan surplus itu di dompet dan di meja makan mereka. Apa gunanya gudang penuh jika perut anak-anak kita tetap kosong,” tegasnya.
Solusi Dua Tahap dari DPR
Cindy menawarkan dua solusi yakni jangka pendek dan jangka menengah.
Untuk jangka pendek, ia mengusulkan segera salurkan bantuan langsung kepada kelompok rentan di desa dan kota.
Selain itu, percepat operasi pasar sebagai langkah antisipatif, bukan reaktif.
Sementara itu, solusi jangka menengah dengan mengevaluasi total rantai distribusi beras. Solusi lain dengan mengidentifikasi
titik inefisiensi dan hambatan distribusi.
“Dan modernisasi sistem distribusi agar lebih cepat dan efisien,” ucap Cindy.
Dengan kondisi ini, Cindy meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada angka, namun hadir secara nyata untuk memastikan rakyat bisa membeli beras dengan harga wajar dan layak. (*)
